SUARA3NEWS, Jakarta – Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sepakat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh membuat pernyataan yang memicu spekulasi, ‘cawe-cawe’ tentang Pilpres 2024.
Kesepakatan tersebut dibuat setelah keduanya bertemu di Jakarta Pusat pada Jumat, (5/5/2023).
Menurut mereka, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam persaingan Pilpres 2024.
“Bahwa sudah ada koalisi ini itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini juga bisa mengancam. Artinya, akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang tidak perlu,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto kepada media, Sabtu, (6/5/2023).
Sugeng menyampaikan bahwa Luhut dan Surya Paloh menyadari bahwa cawe-cawe terkait Pilpres tidak bisa dihindari. Namun, mereka berdua telah bersepakat untuk menghormati keputusan politik yang telah diambil oleh masing-masing pihak.
“Dalam konteks kompetisi itu pasti. Tapi setidaknya yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politik dan kontestasi, termasuk mohon maaf kita sebut dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya sekaligus menyangkut Pak Anies,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Luhut dan Surya Paloh juga berjanji untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam menghadapi Pilpres 2024.
Mereka menegaskan bahwa Presiden dan aparat pemerintah tidak boleh memihak pada sosok atau golongan tertentu dan harus menjaga netralitas.
Sebelumnya dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa undangan kepada enam Ketua Umum Partai Koalisi di Istana Merdeka pada Selasa malam, tidak bermaksud untuk ikut campur dalam urusan politik praktis.
Jokowi menegaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga politikus, ia berpendapat bahwa tidak ada yang salah dalam mengundang para Ketua Umum Partai Koalisi untuk berdiskusi.
